Posted by: Bocah Tulungagung | December 24, 2010

PERALIHAN DARI ORDE LAMA KE ORDE BARU

PERALIHAN DARI ORDE LAMA

KE ORDE BARU

 

A. Perkembangan Kekuatan Politik PKI di Jaman Orde Lama

Pada pemilihan tahun 1955 PKI memperoleh kemenangan yang cukup berarti. Di bidang ideologi PKI berusaha mengganti sila Pertama dari Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dengan rumusan “kemerdekaan beragama”, yang jelas tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia dan penanaman faham komunis di kalangan ABRI. Presiden Soekarno melontarkan sebuah konsepsi yang disampaikannya pada tanggal 21 Pebruari 1957 dalam pidato menyelamatkan Republik Indonesia.

Dalam pidato tanggal 17 Agustus 1960, pidato yang berjudul Jalannya Revolusi Kita (Jarek), Presiden Soekarno mempertegas lagi pelaksanaan manipol, maka dalam bulan Januari 1961 DPA memperinci pelaksanaan Manipol sebagai berikut :

  1. Gotong royong, yang diartikan sebagai mempraktikkan somebundeling van alle revolutionaire krachten.
  2. Tanah tani, artinya diadakan landreform, mengakhiri pengisapan feodal secara berangsur-angsur.

Tahun 1964 dicatat sejumlah aksi yang dilakukan PKI, antara lain adalah :

  1. Gerakan riset di kecamatan-kecamatan.
  2. Aksi pensitaan milik Inggris dan Amerika Serikat.
  3. Aksi rituling, tuntutan penggantian pejabat yang anti PKI, aksi tunjuk hidung.
  4. Pengindonesiaan Marxisme.
  5. Aksi-aksi sepihak.

 

B. TNI-AD sebagai Penghalang Utama bagi PKI

Berbagai cara PKI berusaha menguasai dan mempengaruhi Angkatan Perang, tetapi usaha mereka gagal karena TNI. Sesudah Perang Kemerdekaan berakhir TNI sudah memiliki sebuah kode etik yang disebut Saptmarga, berlaku tanggal 5 Oktober 1951.

Usaha PKI untuk menguasai INI tetap dilanjutkan. PKI mendekati prajurit-prajurit TNI agar berpihak kepada PKI. Tahun 1957 Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Keadaan Bahaya (UUKB), UUKB itu ditentang oleh PKI dengan alasan bahwa UUKB merusak kehidupan demokrasi.

Kecemburuan PKI terhadap TNI semakin lama semakin meruncing. Presiden melakukan re-organisasi dan integrasi dalam tubuh ABRI. Tiap-tiap Angkatan berlomba-lomba menjadi yang paling paling setia kepada Presiden. Secara sistematis PKI melakukan politik adudomba antar-Angkatan. Dalam tubuh Angkatan Laut dan Kepolisian timbul kericuhan yang sangat menguntungkan PKI Angkatan Darat menyusun doktrin peruangan ialah Tri Ubaya Sakti, tanggal 2-9 April 1965. Untuk memantapkan TNI-AD dalam menghadapi berbagai rongrongan.

Sampai dengan bulan Mei 1965, PKI memperkirakan yang dilakukan telah mencapai satu tahapan perebutan kekuasaan. Para pemimpin PKI mulai merasa menang, pada awal masa Demokrasi Terpimpin PKI merasa ditekan  oleh Penetapan Presiden No. 7/1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Berdasarkan keputusan Presiden No. 128/1961, bersama-sama partai lainnya PKI diakui sebagai partai yang syah.

 

C. G 30 S/ PKI Melenyapkan Obstakel Utama Terakhir

PKI melancarkan pemberontakan yang dikenal dengan nama Gerakan Tiga puluh September (G.30. S/ PKI). Pemberontakan itu dapat ditumpas oleh ABRI bersama-sama rakyat. Gagallah rencana PKI untuk merebut kekuasaan negara dan mengganti Pancasila dengan Komunisme.

Pada tanggal 28 Agustus 1965 dimulailah persiapan-persiapan untuk melancarkan pemberontakan. Oleh Politbiro CC-PKI dan I)ewan harian CCPKI diambil beberapa keputusan.


MENCAPAI KONSENSUS NASIONAL

A. Orde Baru

Tanggal 4 Mei 1966 beberapa partai politik dan organisasi massa menandatangani piagam pembetukan Front Pancasila. Adapun partai-partai tersebut: NU, PSII, Parkindo, Partai Katholik, IPKI, Perti, Muhammadiyah, dan Gasbiindo.

Yang menjadi landasan ideologi ialah Pancasila, sedangkan landasan ketatanegaraan ialah UUD 45. Dalam bulan Mei 1966 Universitas Indonesia kerjasama dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) menyelenggarakan simposium yang berjudul “Simposium Kebangkitan Semangat 66 Menjelajah Trance Baru”.

Tap No. XIII tentang pembentukan kabinet Ampera. Tugas untuk membentuk kabinet ini diserahkan kepada Letjen Soharto ialah menciptakan kestabilan politik dan ekonomi.

B. Konsensus Utama

Konsesus yang pertama ialah kebulatan tekad masyarakat dan Pemerintah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Konsensus kedua ialah konsensus rnengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Konsensus kedua, diakui oleh berbagai pihak atau tokoh yang terlibat dalam lahirnya konsensus tersebut.

Latar belakang sejarah yang menyebabkan lahirnya Konsensus itupun pasti, yaitu adanya penyelewengan yang dilakukan pemerintah Orde Lama terhadap pelaksanaan Pancasi1 dan UUD 45.

“Pembukaan UUD 45 sebagai pernyataan Kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum, yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 7 UUD berwenang menetapkan dan mengubah UUD 45, karena mengubah isi Pembukaan berarti pembubaran negara”.

C. Konsensus Mengenai Cara Melaksanakan Konsensus Utama

UU No. 16 dalam bulan Desember 1969 . Ketiga Rancangan UndangUndang (RUU) itu ialah:

1. RUU tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan

2. RUU tentang pemilihan umum / anggota-anggota MPR dan DPR.

3. RUU tentang susunan MPR dan DPR.

Pemerintah dan DPR sudah mempunyai kesamaan pendapat bahwa pemilihan umum haruslah membawa hasil yang berkaitan dengan penyederhanaan kepartaian, keormasan dan kekaryaan. Kesepakatan itulah yang nantinya akan dijadikan landasan untuk membahas RUU Pemilihan Umum.

Pada saat itu kekuatan sosial politik terpusat pada tiga pool kekuatan yaitu ABRI, Front Pancasila, dan Angkatan Muda yang tergabung dalam kesatuan-kesatuan aksi seperti KAMI, KASI, LAPI, KAPPI.

Sesuai dengan RUU tentang tentang pemilihan umum, Pemerintah menginginkan agar rakyat memilih langsung wakil mereka di daerah masing-masing yang betul-betu1 mereka kenal, jadi tidak memilih partai. Tetapi rencana itu tidak mendapat sokongan dan partai-partai terutama NU dan PNI.

Pendapat dua  kelompok yang mempunyai pendapat berbeda mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum, kelompok pertama ialah Pemerintah yang mendapat sokongan dari Golongan Karya, sedangkan kelompok lainnya ialah parta-panai politik. Untuk menyatukan pendapat, maka partai-partai yang pihak yang konkordan dengan usul Pemerintah dan pihak partai politik. Demikian tercapailah konsensus sebagai pegangan dalam memhahas RUU Pemilihan Umum, yakni:

  1. Jumlah anggota DPR tidak boleh “ngombro-ombro”
  2. Ada balance/perimbangan yang baik antara jumlah perwakilan Pulau Jawa dan luar Jawa
  3. Faktor jumlah penduduk diperhatikan,
  4. Ada anggota yang diangkat di samping yang dipilih,
  5. Tiap kabupaten dijamin minimal mendapat 1 (satu) wakil
  6. Persyaratan mengenai domisili calon dihapuskan.

Pemerintah mengusulkan jumlah anggota yang diangkat itu sepertiga dan jumlah anggota MPR. Hal ini erat kaitannya dengan Pasal 37 UUD 45 yang menyebutkan bahwa UUD dapat diubah apabila 2/3 anggota MPR menghendakinya. Sementara itu, di luar Tata tertib DPRGR, diadakan pertemuan di rumah Ketua DPRGR, K.H.A Syaichu pada tanggal 14 dan 19 Juli 1967. Pertemuan itu dihadiri oleh pimpinan DPRGR, pimpinan Pansus 3 RUU dan pihak Pemerintahan. Dalam pertemuan itu dicapai Konsensus:

Pemilihan Umum dilaksanakan menurut sistem proportional representation yang sederhana; stelsel yang dipakai ialah lijstenstelsel, sedangkan daerah pemilihan ditetapkan Daerah Tingkat 1.

Untuk menjamin supaya UUD 45 tidak diubah-ubah, disepakati adanya anggota MPR yang diangkat sebanyak 1/3 dari jumlah anggota MPR.

ABRI diakusi sebagai stabilisator dan dinamisator dalam kehidupan dan perkembangan sosial-politik; oleh karena itu kepada ABRI diberikan jatah 100 anggota yang diangkat di DPR dari jumlah 460 orang anggota DPR.

Adapun partai-partai yang menyatakan persetujuan itu ialah PNI dari Kelompok Nasionalisme, Parkindo, dan partai Katolik dan kelompok Kristen, NU, PSI1, dan Pertai dan kelompok Islam. Bahwa ABRI tidak akan menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Pada tangga1 27 November 1967 Pansus 3 RUU rnengadakan rapat dengan pihak Pemerintah dan dalam rapat itu tercapailah konsensus mengenai jumlah anggota DPR yang diangkat. Kemudian dalam rapat panitia musyawarah tanggal 8 Desember 1967 oleh kelompok-kelompok dalam DPRGP, telah dicapai suatu konsensus, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRGR tanggal 16 Desember 1967. No. 20/Pimp/II/67- 68 bahwa:

  1. RUU tentang pemilu akan disahkan bersama-sama dengan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
  2. Materi RUU Pemilu yang sudah selesai tidak akan dipersoalkan lagi.
  3. 12 pokok konsensus yang telah dicapai antara Panitia Khusus 3 RUU dan Pemerintah tetap dipegang teguh dan tidak akan diadakan perubahan-perubahan.

Isi dan 12 konsensus tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Jumlah anggota DPR tidak boleh “ngombro-ombro”
  2. Ada balance/perimbangan yang baik antara jumlah perwakilan pulau Jawa dan luar Jawa.
  3. Faktor jumlah pendudukan diperhatikan.
  4. Adanya anggota yang diangkat di samping anggota yang dipilih,
  5. Tiap kabupaten dijamin minimal 1 (satu) wakil.
  6. Persyaratan mengenai domisili dihapuskan,
  7. Yang diangkat adalah perwakilan ABR1 dan non-ABRI : telah disepakati untuk non-ABRI harus non-massa.
  8. Jumlah yang diangkat untuk MPR adalah 1/3 dan seluruh anggota
  9. Jumlah anggota DPR ditetapkan 460 orang, terdiri dan 360 orang dipilih melalui pemilihan umum dan 100 orang diangkat

10.  Sistem pemilihan; proportional representation yang sederhana,

11.  Stelsel pemilihan; lijstenstelsel

12.   Daerah pemilihan: Daerah Tingkat I

 

Awal Mei 1968 Pansus 3 RUU mulai mengadakan kegiatannya kembali.

Untuk memperlancar pembahasan dicapai kata sepakat bahwa prosedur pembahasan ditetapkan sebagai berikut:

  1. Pasal-pasal yang ringan dibicarakan lebih dahulu dan setelah dimufakati baru diambi putusan.
  2. Pasal-pasal yang dianggap berat dan tidak mudah dicapai kata mufakat dianggap sebagai crucial points.

Maka komposisi keanggotaan Pansus 3 RUU diubah dengan Surat Keputusan Pimpinian DPRGR tanggal 23 Agustus 1969 No. 8/Pimp/I/69-70 menjadi sebagai berikut : Fraksi PNI 6 orang , Murba 1 orang, IPKI 2 orang, NU 6 orang, PSII 2 orang, PMI 2 orang, Parkindo 2 orang, Katolik 2 orang, ABRI 6 orang, Karya Pembangunan A 4 orang, Karya Pembangunan B 4 orang, Karya Pembangunan C 3 orang.

Partai-partai yang berkonsultasi dengan Presiden pada tanggal 14 Oktober 1969 berturut-turut adalah NU, PNI, dan Parkindo. NU setuju dengan pasal 34 RUU Pemilu, bahwa yang akan ikut sebagai kontestan adalah kekuatan sosial-politik yang sudah mempunyai perwakilan di DPRGR.

Parmusi, IPKI dan Partai pada tanggal 15 Oktober 1969 berkonsultasi dengan Presiden. Kepada Parmusi Presiden minta pertimbangan mengenai kesamaan pentingnya pembangunan dan pemilu dan bagaimana melaksanakan keduanya sekaligus tanpa saling menganggu. Parmusi menyatakan pendapatnya bahwa suksesnya pemilu berarti juga suksesnya pembangunan. Bagi PSIT yang masih menjadi persoalan ialah mengenai jumlah yang diangkat untuk anggota DPRD I dan II yang dianggap terlalu banyak.

Partai Katolik dan Murba menganggap pemilihan umum belum perlu dilaksanakan, karena stabilitas politik dan ekonomi belum cukup mantap. Sekber Golkar yang mendapat giliran terakhir berkonsultasi menganggap bahwa pasal 34 RUU Pemilu akan merugikan Golkar. Hasil konsultasi itu disampaikan oleh Pernerintah dalam Rapat Kerja dengan Panitia Khusus 3 RUU tanggal 21 Oktober 1969, bahwa:

  1. Mengenai pengangkatan keanggotaan di DPRD-I dan DPRD-II, Pemerintah tetap menghendaki jumlah 20%. MPR dan DPR masing-masing jumlah 33 1/3 % dan DPRD 22 ½ % yang telah dapat diterima oleh semua pihak dan telah menjadi konsensus bersama.
  2. Pasal 3 RUU pemi1ihan oleh Presiden dipandang sudah sesuai dengan maksud menyederhanakan sistem kepartaian.

Tanggal 19 November 1969 Panitia Khusus berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Dalam sidang pleno yang berlangsung selama dua hari, 21 dan 22 November 1969 diadakan sistem motivering dan masing-masing fraksi.

 

KESIMPULAN

Konsensus mengenai cara melaksanakan Konsensus Utama adalah masalah pengangkatan para anggota MPR, DPR, serta DPRD Tingkat I dan II dan masalah sistem pemilihan dalam Pemilihan Umum. Sikap partai-partai politik dalam menanggapi masalah pengangkatan dan sistem pemilihan, yaitu:

PNI

    Menyetujui jumlah pengangkatan anggota MPR sebanyak 1/2 dari jumlah anggota keseluruhan.

    NU

    Menyetujui jumlah pengangkatan 1/3 dari jumlah keseluruhan anggota MPR dan 100 untuk DPR serta 20 % untuk DPRD tngkat I dan II.

    PSII

    Tidak dapat menerima jumlah pengangkatan 1/3 jumlah untuk anggota DPR dengan alasan hal itu akan membatasi hak-hak asasi rakyat dalam menentukan wakil-wakilnya.

    PARTAT KATOLIK

    Menyetujui dan mendukung sepenuhnya pengangkatan 1/3 orang untuk angota MPR serta 20% (1/5) untuk DPRD tingkat I dan II bagi ABRI.

    PARKINDO

    Menyetujui serta mendukung sepenuhnya jumlah pengangkatan 1/3 dan seluruh anggota MPR bagi ABRI dan 100 orang untuk DPR serta 20% (1/5) pada tingkt DPRD-I dan DPRD-II

    IPKI

    Menyettijui dan mendukung sepenuhnya pengangkatan bagi ABRI untuk 1/3 dari jumlah seluruh anggota.

    MURBA

    Menyetujui pengangkatan bagi anggota ABRI sebanyak 1/3 dari jumlah seluruh anggota.


    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s

    Categories

    %d bloggers like this: