Posted by: Bocah Tulungagung | April 17, 2011

PEMBANGUNAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Indonesia dicita-citakan oleh the fouding fathes sebagai satu negara hukum. Ditegaskan dalam UUD 1995 pasal 1 ayat (3) “negara Indonesia adalah negara hukum”, namun desain makro penjabaran negara hukum belum pernah di rumuskan secara komfrehensif. Karena itu hukum hendaknya difahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Dalam hukum sebagai satu kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaan (2) elemen kaedah aturan (3) elemen perilaku pada subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh norma aturan itu. Ketiga elemen kesatuan hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (b) kegiatan penerapan hukum (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (d) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (e) pengertian informasi hukum. Kelima kegiatan hukum itu dibagi kedalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (i) fungsi legislasi dan regulasi (ii) fungsi eksekutif dan administratif (iii) fungsi yudikatif atau yudisial.

Dalam keseluruhan elemen tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka negara hukum berdasarkan UUD 1945. jika keseluruhan elemen tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai satu kesatuan sistem tidak dapat tegak seperti yang diharapkan. Sebagai contoh, karena bangsa kita mewarisi tradisi hukum eropa kontinental, kita cenderung menumpahkan begitu banyak perhatian pada kegiatan pembuatan hukum, tetapi kurang memberikan perhatian yang sama terhadap kegiatan penegakan hukum. Bahkan kita dengan begitu saja menganut paradigma dan doktrin berfikir yang lazim dalam sistem civil law, yaitu berlakunya teori fiktie yaitu bahwa suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu semua orang dianggap tahu hukum. Teori ini diberi pembenaran oleh prinsip yang juga diakui universal, yaitu persamaan di depan hukum.

Teori fiktie memang sifatnya hayalan, tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya untuk lingkungan negara maju dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang merata tentu tidak ada persoalan dengan teori fiktie ini. Dalam masyarakat homogen informasi hukum yang tersedia dalam masyarakat bersifat simetris. Tetapi di negara yang demikian besar wilayahnya dengan tingkat kesejahteraan yang tidak merata seperti di Indonesia, tentu sistem informasi hukum yang tersedia dalam masyarakat tidak bersifat simetris. Tidak adil untuk melaksanakan berlaku suatu norma hukum kepada masyarakat yang tidak mengerti, tidak terlihat dan tidak terjangkau pengetahuannya tentang aturan yang diperlakukan padanya. Oleh karena itu diantara pembuaatan hukum dan pembuatan hukum, yang cenderung diabaikan dan dianggap kurang penting. Tanpa basis sosial yang menyadari hak dan kewajiban secara hukum. Maka hukum apapun yang dibuat tidak akan efektif. Karena itu memahami hukum secara komperhensif menjadi sangat penting dilakukan. Strategi pembangunan hukum untuk mewujudkan gagasannegara hukum tetapi tidak hanya terjebak oada orientasi hukum atau hanya melihat salah suatu elemen dari keseluruhan sistem hukum. Terutama sekarang telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. untuk itu bangsa Indonesia perlu menyusun desain makro  tentang negara dan sistem hukum Indonesia di masa depan.

A.     PEMBENTUKAN DAN PEMBARUAN HUKUM

Kita sudeah berhasil melaksanakan konstitusional reformasi secara besar-besaran, setelah empat kali mengalami perubahan UUD 1945 sekarang berisi 199 butir ketentuan. Perubahan dilakukan secara bertahap dan menjadi agenda Sidang tahunan MPR, dan tahun 1999 hingga perubahan keempat pada tahun 2002 bersama dengan kesepakatan pembentukan komisi konstitusi berdasarkan ketetapan MPR No. 1/MPR/2002.

Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1999 yang meliputi pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (2), pasal 14, pasal 15, pasal 17 (2) dan (3), pasal 20 dan pasal 22 UUD 1945 berdasarkan ketentuan perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legeslatif.

Perubahan kedua tahun 2000 meliputi pasal 18, pasal 18A,pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayat (5), pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, Bab IXA, pasal pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, Bab XII, pasal 30, Bab XV, pasal 36A, pasal 36B, pasal 36C, UUD 1945, Perubahan kedudukan meliputi masalah wilayah Negara dan masalah pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan terperinci tentang HAM.

Perubahan ketiga pada tahun 2001 mengubah atau menambah ketentuan-ketentuan pasal 1 ayat (2) dan (3), pasal 3 ayat (1),(3) dan (4), pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 6A ayat (1),(2),(3) dan (5), pasal 7A DAN 7B ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6) dan (7), pasal 7C, pasal 8 ayat (1) dan (2) pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 17 ayat (4) Bab VIIA, pasal 22 ayat (1),(2),(3) dan (4), pasal 22 ayat (1),(2),(3) dan (4) pasal 22D ayat (1),(2),(3) dan (4), Bab VIIB, pasal 22E ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6),pasal 23 ayat (1),(2) dan (3), pasal 23A, pasal 23C, Bab VIIIA, pasal 23E ayat (1),(2) dan (3), pasal 23F ayat (1),(2), pasal 23G ayat (1) dan (2), pasal 24A ayat (1),(2),(3),(4),dan (5), pasal 24B ayat (1),(2),(3), dan (4), pasal 24C ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6), ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6),UUD 1945. Meliputu ketentuan-ketentuan tentang asas landasan Negara , kelembagaan Negara, hubungan dengan kelembagaan Negara dan ketentuan tentang pemilihan umum.

Perubahan keempat dilakukan pada tahun 2002, perubahan dan penambahan meliputi pasal 2 ayat (1)  pasal 6A ayat (4) pasal 8 ayat (3), pasal 11ayat (1), pasal 16, pasa l23B, pasal 23D, pasal 24 ayat (3), Bab XII, pasal 31 ayat ayat (1),(2),(3),(4),dan (5), pasal 32 ayat (1),(2),(3), ayat (4), Bab IV, pasal 33 ayat (4) dan (5), pasal 34 ayat (1),(2),(3), dan (4), pasal 37 ayat (1),(2),(3),(4),dan (5). Aturan UUD 1945, meliputi tentang kelembagaan Negara dan hubungan antar kelembagaan Negara penghapusan (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan perekonomian dan kesejahteraan sosial  dan aturan tambahan dan peralihan.

Perubahan-perubahan bukan hanya perubahan redaksional, melainkan menyangkut perubahan paradigm pemikiran yang sangat mendasar. Setelah agenda pembaharuan konstitusi, dilanjutkan pembentukan dan pembaharuan hokum secara besar-besaran. Jika kita mencermati terdapat 22 butir ketentuan yang menyatakan “diatur dengan UU”atau” diatur lebih lanjut dengan UU”dan 11 butir ketentuan yang menyatakan “diatur dalam UU” atau diatur lebih lanjut di dalam UU” 6 butir ketentuan menyatakan “ditetapkan dengan UU”

bidang -bidang hukum memerlukan pembenrukan dan pembaharuan yaitu :

  1. Bidang politik dan pemerintahan
  2. Bidang ekonomi dan dunia usaha
  3. Bidang kesejahteraan social dan budaya
  4. Bidang penahan system dan aparatur hokum

Sebagai konsekuensi maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan terhadap perundang-undangan serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang bersumber pada ketentuan tertentu dalam UUD 1945 sebelum perubahan harus dilihat kembali kesesuaiannya dengan ketentuan hasil perubahan UUD 1945. Karena itu sebaiknya perubahan dilakukan secara terencana dan persitifatif dalam program legislasi nasional dan harus di susun utamanya adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam UUD 1945. Disampimg itu masyarakat dapat mengajukan permohonan konstitusional review kepada mahkamah konstitusi dan juga dapat mengajukan yudisial refiew kepada mahkamah agung.

Putusan pengujioan UU kepada UUD 1945 yang diajukan juga harus diperhatikan dalam upaya pembangunan hokum nasional khususnya perubahan perundang-undangan hokum yang perlu disusun dan diperbaharui tidak saja perlu UU tapi juga peraturan pemerintah, peraturan persi dan peraturan menteri, peraturan di lembaga-lembaga tinggi Negara, dan badan badan khusus dan independent lainnya,. Di daerah-daerah pembaruan dan perubahan bentuk hokum dilakukan dalam bentuk peraturan darrah. Untuk mengatur kepentingan ditingkat local termasuk mengakomodasi nama-nama hokum adat dapat pula dibentuk peraturan desa.

B.     PENATAAN KELEMBAGAAN

Perubahan UUD 1945 juga mengakibatkan adanya perubahan kedudukan dan hubungan beberapa lembaga negara, penghapusan lembaga negara tertentu dan pembentukan lembaga – lembaga negara baru. Dalam setiap lembaga negara ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan yaitu organ dan functie. Organ adalah status bentuknya sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai status pembentukannya. Dalam naskah UUD 1945 organ – organ yang dimaksud ada yang disebut secara eksplisit namanya. Adapula yang disebut baik nama ataupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.

Dikemukakan bahwa yang disebut dalam UUD 1945 terdapat lebih dari 34 buah organ, jabatan atau lembaga. Dari setidaknya ke 34 lembaga itu ada yang subtansi wewenangannya belum ditentukan dalam UUD 1945, misalnya Bank Sentral. Dalam pasal 23D UUD 1945 hanya menyebutkan sifat kewenangan Bank Sentral itu yang dinyatakan bersifat independen meskipun masih harus diatur dalam UU. Sedang komisi pemilihan umum kewenangannya sebagai penyelenggara sudah ditetapkan dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berarti bahwa komisi pemilihan umum adalah penyelenggara pemilu dan harus bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sedangkan yang tidak ditentukan hak atau kewenangannya dalam UUD 1945 adalah (i) Duta, (ii) Konsul, (iii) Angkatan Darat, (iv) Angkatan Laut dan (v) Angkatan Udara. Dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang dimaksud antara lain Kejaksaan Agung tidak disebut secara eksplisit tapi diatur dengan UU tersendiri. Sedangkan dalam pasal 30 UUD 1945 Kepolisian Negara secara khusus diatur ketentuannya.

Ke – 34 organ negara atau lebih itu dibagi dalam beberapa kelompok. Pertama Kelompok Tinggi Negara yaitu (i) Presiden dan Wakil Presiden sebagai kesatuan institusi, (ii) DPR, (iii) DPD, (iv) MPR, (v) MK, dan (vi) BPK. Kedua dalam kelompok ini dapat 4 kriteria (i) Fungsinya bersifat supporting atau auxiliarry terhadap fungsi utama, (ii) Pemberian kewenangan konstitusional yang eksplisit hanya dimaksudkan untuk menegakkan kedudukan konstitusionalnya yang independen, meskipun tetap pada ranah urusan pemerintahan, (iii) Penentuan kewenangan pokoknya dalam UUD hanya bersifat by implivation, bukan dirumuskan secara tegas, (iv) Karena keberadaan lembaganya atau kewenangannya tidak tegas ditentukan namanya dalam UUD 1945, melainkan hanya disebut akan ditentukan diatur denngan UU. Lembaga – lembaga yang termaksuk dalam ketegori kedua ini adalah (i) Komisi Yudisial (ii) Menteri dan Kementerian Negara (iii) Menteri Triumpirat (iv) Dewan Pertimbangan Presiden (v) Bank Sentral (vi) Tentara Nasional Indonesia (vii) Kepolisian Negara (viii) Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (ix) Kejaksaan Agung (x) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan (xi) KOMNASHAM.

Mengenai Komisi Yudisial kedudukannya secara struktural sederajat dengan MA dan MK, tetapi secara fungsional peranannya bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun fungsinya terkait tapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial adalah lembaga penegak etik yang berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Peraturan mengenai kewenangan suatu lembaga dalam UU tidak mutlak harus diartikan bahwa lembaga yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai lembaga tinggi negara. Secara struktural Komisi Yudisial memang sederajat dengan MA dan MK, karena bersifat penunjang maka kedudukan protokolernya tidak diberlakukan samadengan MA dan MK serta DPR, MPR, DPD dan BK karena Komisi Yudisial bukan lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung. Komisi Yudisial meskipun bersifat independen harus lebih dekat dengan MA dan MK bukan dengan pemerintah ataupun parlemen, karena Komisi Yudisial harus bisa mengambil jarak sehingag tidak menjadi alat politik para politisi untuk mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman.

Dari 34 lembaga negara ada 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci UUD 1945. Ke 28 lembaga negara tersebut adalah (i) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), (ii) Presiden (iii) Wakil Presiden (iv) Kementerian Negara (v) Menteri Luar Negeri selaku Menteri Triupirat (vi) Menteri Dalam Negeri selaku Menteri Triumpirat (vii) Menteri Pertahanan selaku Menteri Triumpirat (viii) Dewan Pertimbangan Presiden (ix) Pemerintahan Daerah Provinsi (x) Pemerintahan  Daerah Kota (xi) Wali Kota/ Kepala Pemerintah Daerah Kota (xii) DPRD Kota (xiii) Pemerintahan Daerah Kabupaten (xiv) Satuan Pemerintah Daerah yang bersifat Khusus atau Istimewa (xv) DPR (xvi) DPD (xvi) Komisi Pemilihan Umum (xvii) Bank Sentral (xviii) TNI dan (xix) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya 4 (empat) kali perubahan UUD 1945 maka struktur ketatanegaraan Republik Indonesia segera disesuaikan. Semua institusi pada lapisan struktur kenegaraan dan pemerintahan harus ditata kembali. Demikian pula institusi publik di sektor masyarakat dan organisasi di sektor bisnis atau ekonomi pasar. Di sektor pemerintahan penataan mencangkup legislatif, eksekutif dan yudikatif dan badan – badan independen.

Di Pemerintahan juga perlu ditata kembali pembedaan antara fungsi – fungsi politik dan teknis administrasi antara organisasi departemen dan non departemen. Dari kesluruhan di setiap kelembagaan tersebut diharapkan dapat (i) reorganisasi rerorientasi dan retraining SDM (ii) efisiensi struktur jabatan (iii) penatan sistem informasi dan pelayanan umum berbasis teknologi informasi (iv) penyempurnaan sistem pengawasan dan pembentukan infrastruktur penegakan sistem reward and punishment.

 C.     PENEGAKAN HUKUM

Penegakkan hukum dalam arti luas mencangkup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadao setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran UU melalui proses peradilan yang melibatkan penegak hukum.

Para profesional hukum meliputi (i) Legislator (ii) Perancang Hukum (iii) Konsultan Hukum (iv) Advokat (v) Notaris (vi) Pejabat Pembuat Akta Tanah (vii) Polisi (viii) Jaksa (ix) Panitera (x) Hakim (xi) Arbiter dan Wasit. Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dari masing – masing profesi diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. Disamping itu agenda penegakan hukum memerlukan dua syarat kepemimpinan. Pertama kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak efektif untuk tindakan penegakan hukum yang pasti. Kedua kepemimpinan diharapkan menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpimnya.

Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan pemsyarakatan dan perhukuman. Beberapa faktor yang terkait yaitu (a) Pembangunan dan pengelolaan sistem dan infrastruktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (b) Peningkatan upapay publikasi komunikasi dan sosialisasi hukum (c) Pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum (d) Pemasyarakatan citra dan keteladanan di bidang hukum. Dalam rangka komunikasi hukum perlu adanya media digital dan elektronika khususnya yang berkenaan dengan pendidikan dan pemerataan hukum.

D.    INFRASTRUKTUR SISTEM KODE ETIK POSITIF

Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika disektor publik. Disektor kenegaraan terdapat pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Di lingkungan organisasi terdapat Pedoman Dasar dan Anggaran, walaupun ada pedoman atau anggaran dasar itu hanya ada diatas kertas, tidak sungguh dijadikan pedoman. Dengan kata lain dalam kultur keorganisasian dikalangan masyarakat belum menjadi tradisi yang kuat karena itu selain menata dan memperbaiki kembali sistem norma hukum juga perlu melembagakan sistem dan infrastruktur etika positif dalam lingkungan struktur kenegaraan dan infrastruktur masyarakat.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: